Evaluasi Ketat! Kemendagri Siap Pecat Pj Kepala Daerah yang Kinerjanya Jeblok

Childrecovery.info Bismillah semoga hari ini penuh kebaikan. Di Sini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang Berita. Artikel Ini Menyajikan Berita Evaluasi Ketat Kemendagri Siap Pecat Pj Kepala Daerah yang Kinerjanya Jeblok Baca tuntas artikel ini untuk wawasan mendalam.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi kinerja pejabat kepala daerah (Pj kepala daerah) setiap tiga bulan sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pj kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, evaluasi kinerja ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau berbicara pak Pj Wali Kota Pekanbaru ini dalam catatan kami, beliau ini baik kinerjanya, ujar Bima.

Namun, jika ditemukan catatan negatif, maka Pj kepala daerah tersebut tidak akan dilanjutkan. Kalau memang terbukti bagi yang bersangkutan, ini resiko yang ditanggung secara personal, jelas Bima.

Sementara itu, terkait Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Bima mengatakan bahwa kinerjanya selama ini dinilai baik. Evaluasinya juga baik. Kenapa seperti itu, mari kita lihat fakta-faktanya seperti apa, ujar Bima.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemkot Pekanbaru, Riau. Selain RM, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).

Ketiganya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik komisi antirasuah di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam. KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK, kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

(11/12/2024)