Polisi Terlibat Pilkada 2024? PDIP Tantang Kapolri Bertanggung Jawab!

Childrecovery.info Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Saat Ini mari kita teliti Pemilu yang banyak dibicarakan orang. Tulisan Ini Menjelaskan Pemilu Polisi Terlibat Pilkada 2024 PDIP Tantang Kapolri Bertanggung Jawab Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

1.1. Jokowisme: Budaya Politik Buruk yang Menodai Pemilu

Jokowisme: Budaya Politik Buruk yang Menodai Pemilu

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan upaya memanipulasi pemilu demi kepentingan pribadinya. Deddy menilai, Jokowi telah menggunakan segala cara dan kekuasaannya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya.

Deddy menuding Jokowi memanfaatkan institusi besar seperti Polri untuk menggalang dana dan menggaet kelompok tertentu. Hal ini, menurutnya, telah menciptakan budaya politik buruk yang disebut Jokowisme.

Deddy juga menyoroti keterlibatan anggota polisi dalam Pilkada Serentak 2024. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas dugaan pengerahan anggota polisi di banyak daerah.

Deddy menegaskan bahwa pemilu yang lalu cacat karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menyebut DPR RI telah mensinyalir masalah tersebut dan membicarakannya langsung dengan Kapolri.

Deddy juga mengkritik istilah Partai Coklat yang merujuk pada oknum polisi yang diduga terlibat dalam manipulasi pemilu. Ia berpendapat bahwa istilah tersebut tidak tepat karena melibatkan banyak oknum kepolisian.

Deddy menekankan bahwa Kapolri bertanggung jawab atas institusi yang dipimpinnya. Ia menilai, Kapolri harus memikul tanggung jawab atas dugaan keterlibatan anggota polisi dalam manipulasi pemilu.

Deddy juga mengimbau agar Pramono Anung, Sekretaris Jenderal PDIP, terus mengkonsolidasi kader partai di daerah untuk menciptakan pilkada yang riang gembira.

(Tanggal: 28 November 2024)