• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PPN 12% Terkatung-katung, DPR dan Pemerintah Bermain Petak Umpet

img

Childrecovery.info Selamat membaca semoga bermanfaat. Sekarang mari kita bahas tren Ekonomi yang sedang diminati. Tulisan Yang Mengangkat Ekonomi PPN 12 Terkatungkatung DPR dan Pemerintah Bermain Petak Umpet Simak baik-baik setiap detailnya sampai beres.

Pemerintah masih belum mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR untuk membahas penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Padahal, DPR akan memasuki masa reses mulai 6 Desember 2024 hingga 16 Januari 2025.

Salah satu opsi yang tersedia bagi pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun, sebelum menerbitkan Perpu, pemerintah harus menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menduga pemerintah akan tetap melaksanakan amanat UU HPP yang mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Hal ini karena UU tersebut telah disepakati oleh pemerintah dan mayoritas fraksi di Komisi XI DPR pada tahun 2021.

Namun, Kamrussamad menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengajak DPR untuk berbicara terkait penundaan kenaikan tarif PPN. Belum ada pembicaraan formal, ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai simulasi sebelum mengumumkan keputusan terkait PPN 12%. Pengumuman tersebut rencananya akan disampaikan pekan depan bersamaan dengan pengumuman kebijakan insentif fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo atau tidak. Nanti diumumkan minggu depan, katanya.

Hanya Fraksi PKS yang menolak UU HPP, termasuk kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Tabel Opsi Pemerintah

Opsi Tindakan
Menerbitkan Perpu Membutuhkan rapat konsultasi dengan DPR
Mengubah tarif dengan PP Membutuhkan rapat konsultasi dengan DPR
Tetap melaksanakan amanat UU HPP Tidak memerlukan rapat konsultasi dengan DPR

Tanggal: 4 Desember 2024

Itulah pembahasan mengenai ppn 12 terkatungkatung dpr dan pemerintah bermain petak umpet yang sudah saya paparkan dalam ekonomi Jangan ragu untuk mencari tahu lebih banyak dari berbagai sumber tetap optimis menghadapi rintangan dan jaga kesehatan lingkungan. Jika kamu suka Sampai jumpa lagi

Special Ads
© Copyright 2024 - childrecovery.info
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads