Transfer Tahanan Dipertanyakan: Hukumnya Masih Gelap Gulita

Childrecovery.info Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Dalam Tulisan Ini mari kita eksplorasi potensi Berita yang menarik. Konten Yang Mendalami Berita Transfer Tahanan Dipertanyakan Hukumnya Masih Gelap Gulita Mari kita bahas selengkapnya hingga paragraf terakhir.

1.1. Transfer of Prisoner: Dasar Hukum yang Dipertanyakan
2.1. Undang-Undang yang Belum Ada
3.1. Pertimbangan HAM dan Diplomasi
4.1. Pembahasan Masih Berlangsung

Transfer of Prisoner: Dasar Hukum yang Dipertanyakan

Wakil Ketua Komisi XIII RI, Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan dasar hukum rencana pemulangan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan lima anggota geng narkoba Bali Nine melalui mekanisme transfer of prisoner.

Silakan ditanya ke Menteri Imipas dasar hukum menerapkan transfer of prisoner, ujar Andreas pada Senin (25/11/2024).

Andreas menekankan perlunya dasar hukum yang jelas untuk mengatur pemindahan tersebut. Ia meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memberikan penjelasan yang komprehensif.

Undang-Undang yang Belum Ada

Andreas mengungkapkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur mekanisme transfer of prisoner. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 45 ayat 1.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa mekanisme transfer of prisoner diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun, hingga saat ini, undang-undang terkait belum ada dalam RUU Prioritas DPR.

Pertimbangan HAM dan Diplomasi

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menyatakan bahwa pemindahan Mary Jane ke Filipina atas pertimbangan hak asasi manusia (HAM) adalah hal yang baik. Namun, ia mengakui belum ada dasar hukum positif yang mengaturnya.

Agus mengatakan bahwa saat ini hanya ada kesepakatan bilateral atau pertimbangan diplomasi yang menjadi dasar rencana pemulangan tersebut.

Pembahasan Masih Berlangsung

Agus Andrianto mengungkapkan bahwa rencana pemulangan melalui transfer of prisoner masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengkaji aspek hukum dan teknis dari rencana tersebut.

Andreas Hugo Pareira berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai dasar hukum dan mekanisme transfer of prisoner. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para terpidana.