UMP 2025: DPRD DKI Desak Pemprov Tentukan Nasib Buruh

Childrecovery.info Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Disini aku ingin membagikan pengetahuan seputar Gayahidup. Ringkasan Artikel Mengenai Gayahidup UMP 2025 DPRD DKI Desak Pemprov Tentukan Nasib Buruh Ikuti selalu pembahasannya sampai bagian akhir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025.

Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi ketenagakerjaan, Francine Widjojo menyatakan akan mengawal kebijakan pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan dengan baik di Jakarta.

Namun, Francine menekankan pentingnya dialog tripartit yang efektif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk memastikan implementasi yang berjalan lancar.

M Taufik Zoelkifli, anggota Komisi B lainnya, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2025 yang mengakomodir keinginan pekerja dan pengusaha.

Selain UMP, kesejahteraan pekerja juga dijamin melalui program pemerintah pusat lainnya, seperti makan bergizi gratis yang akan mengurangi pengeluaran kelompok buruh yang memiliki anak usia sekolah.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk segera menetapkan UMP DKI Jakarta 2025 sesuai dengan Upah Minimum Nasional (UMN) 6,5% yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kenaikan UMN 2025 dinilai wajar untuk diterapkan oleh pengusaha karena akan menyejahterakan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha.

Namun, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyarankan agar Pemprov DKI menggelar dialog tripartit dengan buruh dan pengusaha sebelum menentukan UMP DKI 2025.

Francine beralasan bahwa dialog tripartit akan menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan mengakomodir kepentingan semua pihak.

Sementara itu, M Taufik Zoelkifli menyatakan bahwa Komisi B akan mengawal penyusunan UMP DKI Jakarta 2025 yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.

Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.